Jangan Desak Presiden Lakukan Reshuffle Jilid II

Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, salah satu menteri yang diisukan akan di reshuffle Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, salah satu menteri yang diisukan akan di reshuffle

DetakOKU.com JAKARTA – Memasuki tahun 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak kabinetnya. Satu diantara menteri yang bakal direshuflle mantan walikota Solo, Jawa Tengah tersebut adalah Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Jonan bakal direshuflle karena dianggap tidak mampu mengatasi kemacetan arus lalulintas.  

Pengamat politik dari Point Indonesia (PI) Karel Susetyo mengatakan, dalam kapasitas dan kinerja, Jonan sudah melakukan yang terbaik membantu Presiden Jokowi untuk menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu jika benar Jonan diganti maka pergantian tersebut tidak layak dilakukan.  

Karel menilai, jika benar Jonan diganti maka hal tersebut untuk sekedar memberikan ruang bagi parpol pendukung yang baru masuk seperi Partai Amanat Nasional (PAN). Oleh karenanya Jonan lebih mudah untuk diganti karena mantan Dirut PT KAI tersebut tidak memiliki dukungan politik yang kuat.  

"Jadi reshufle kali ini lebih kepada soal politis ketimbang non politis seperti kinerja, etika dan lainnya," papar Karel.  

Karel menegaskan, Jokowi akan rugi dan mengeluarkan biaya yang lebih besar jika harus mengganti Jonan demi memberikan jatah bagi parpol pendukung. Jika mau memberi jatah kursi menteri kepada parpol pendukung maka sebaiknya bukan kursi menteri Jonan. Tapi kursi menteri lainnya yang berasal dari parpol dan dianggap tidak berprestasi. Contohnya Menkop UKM, Menpora, Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan.  

"Jadi reshuffle kali ini belum mengena pada esensinya yakni menciptakan kabinet yang handal. Tapi masih lebih sebagai alat akomodasi parpol, dan tarik menariknya," jelas Karel.

Sementar itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nurwahid, mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menyusun kabinet ahli atau zaken kabinet, yang disusun berdasarkan asas profesionalitas bukan transaksional.

"Saya mau mengingatkan bahwa Pak Jokowi ketika kampanye Pilpres 2014 akan menyusun kabinet berdasarkan zaken kabinet atau kabinet ahli bukan transaksional sehingga itu yang harus dilakukan," kata Hidayat, di Gedung Nusantara III, Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (28/12).

Dia menilai, perombakan kabinet jilid I yang dilakukan Presiden Jokowi sangat kental nuansa politisnya karena orang yang diangkat menjadi menteri adalah anggota tim sukses ketika Pilpres 2014. Bahkan Jaksa Agung juga berlatar partai politik pendukung.

Hidayat berharap kalau Presiden Jokowi benar ingin melakukan perombakan jilid II, harus melaksanakan komitmennya yaitu menghadirkan kabinet ahli dan profesional, bukan transaksional.

"Kalau komitmen itu yang dihadirkan maka menteri baru akan lebih baik dari orang yang digantikannya, lebih produktif dan sesuai dengan visi misi Pak Jokowi," ujarnya.

Menurut dia, kalangan profesional bukan berarti harus meninggalkan parpol karena di dalam partai, terdapat juga banyak yang profesional. Karena itu, dia menyarankan, apabila Presiden Jokowi ingin mencari menteri dari kalangan parpol maka lebih baik mengambil yang berlatar belakang profesional.

"Kalau mengambil dari parpol, ambil yang profesional bukan transaksional," tegasnya.

Selain itu, Hidayat menyebut partainya tetap berada di luar pemerintahan dan tetap di Koalisi Merah Putih (KMP). Menurutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menghormati pilihan politik partai-partai yang mengubah haluan politiknya menjadi pendukung pemerintah.

"PKS sudah menegaskan, kami tidak masuk KIH dan tidak ikut PAN. Kami menghormati pilihan politik parpol lain dan pilihan politik Pak Jokowi yang ingin melakukan perombakan kabinet," pungkasnya.

Go to top